Egov di daerah perlu otonomi juga

Kurang gregetnya implemetasi Egov di daerah2 di Indonesia sering di kaitkan dengan keterlibatan pemerintah pusat dalam hal teknis,pemerintah pusat tidak memfokuskan diri sebagai pembuat regulasi
banyak aplikasi2 egov di daerah yang menghabiskan dana milyaran rupiah yang terhambat akibat campur tangan pemerintah pusat dalam hal teknis ,alasan pemerintah pusat yaitu penyeragaman aplikasi…lahh..wong di departemen2 aja banyak yang beda,kok malah daerah yang harus diseragamkan

tidak adanya otonomi egov untuk daerah2 yang mengakibatkan pemda menjadi tidak mandiri,biasanya pemerintah pusat membuat aplikasi egov secara nasional,kemudian “memaksa” pemda untuk menggunakannya,lihat saja Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan,Sistem Informasi Manajemen Kesehatan ,Sistem Informasi Kependidikan dan macam2 lainya yang beraneka ragam yang tidak jelas dan di tiap2 departemen pasti berbeda konten

Masalah UUD (ujung-ujungnya Duit)..?
masuk akal,contohnya,pemerintah pusat membuat kebijakan bahwa untuk aplikasi A harus menggunakan teknologi X,yang ternyata X ini mempunyai spesifikasi teknologi highclass,parahnya teknologi ini hanya dimiliki oleh satu vendor yang merupakan langganan pemerintah pusat..hehehehehe
akibatnya..sumber daya yang sudah ada di pemda tidak digunakan..terpaksa pemda menambah anggaran lagi biar cocok dengan apa maunya pemerintah pusat.

Selain itu sumber daya manusia di daerah sering tidak diberi kesempatan untuk ikut turut serta dalam pengembangan aplikasi egov,selalu dari pusat pendapat mereka sdm daerah kurang maksimal dan terbatas..itu benar,lo kok..?tunggu dulu,yang mengakibatkan sdm daerah kurang maksimal dan terbatas karena tidak pernah diberikan kesempatan,coba kalau di beri kesempatan saya yakin aplikasi2 egov dapat berjalan sesuai blue print egov pemda,di tambah lagi penyakit pemerintah pusat yang muaaalleessss..lesss.. kerjasama denga lembaga TI pemda..(wahh…sakno.),dan penyakit kronis lainnya yaitu, pemerintah pusat setelah melakukan training operator di pemda selalu melupakan kata ,”mereka (yang di pemda maksudnya) bagaimana..?bisa jalan gak hasil trainingnya..?”

pentingnya monitoring setelah training di sepelekan ,kata orang jawa “la wes mari yo wes..gak usah diurus maneh (kalau sudah selesai ya sudah gak usah diurus lagi)”,hal2 yang seperti ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat,egov itu bukan hanya kecanggihan teknologi tapi hasil yang didapat bagus atau tidak,kalau “La wes mari yo wes” saja..mending pemerintah pusat nyemplung aja ke laut hauhakhakua…

Lebih enaknya kan pemerintah pusat lebih memfokuskan diri sebagai regulator terutama untuk penyeregaman konten,penyuplai dana/subsidi,training dan monitoring sdm serta menyiapkan infrastruktur yang belum di miliki pemda,jangan sebagai pemain,tidak usah kawatir Sat (panggilan untuk pemerintah pusat maksudnya…hehehehe), sdm di daerah tidak kalah dengan sdm yang dimiliki oleh pemerintah pusat asalkan diberi kesempatan bagi pemda untuk mandiri menggunakan sumber daya yang ada+bantuan kamu Sat,saya yakin semua pasti berjalan baik, ok Sat..